ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION IN REGIONAL GOVERNMENT OF PANGKEP DISTRICT
Article Sidebar
Published:
Apr 30, 2023
Section:
Articles
Articles
Keywords:
Presentation of Financial Statements, accessibility, Internal Control
Article Matrics :Abstract views 120 times
Total Downloaded 0 times
This article can be traced in:
DOAJ GOOGLE SCHOLAR DIMENSIONS PORTAL GARUDA BASE INDONESIA ONESEARCH MORAREFMain Article Content
Abstract
ABSTRACT
Purpose – This study aims to determine and analyze the presentation of financial, and internal controls that statements, accessibility affect the transparency of regional financial information
Design/methodology/approach – This study using quantitative research methods with descriptive statistics
Findings – The results of this study indicate: (1) prepare monetary accountability for general purposes (broadly useful fiscal summaries) to build equality of monetary accountability both for funding plans, between periods, and between substances and (2) Inward control is characterized as a cycle that is influenced by a group of head leaders, heads or top administration, other faculties, which is intended to obtain sufficient confirmation about the achievement of goals.
Originality – The population in Regency regional apparatus the study in Pangkep district governments These are the entire Pangkep organization, in study is 54 people, device totaling 41 agencies
Keywords: Presentation of Financial Statements, accessibility, Internal Control
Paper Type Research Result
Article Details
How to Cite
Sari, D., Yusuf, M., & Amin, A. (2023). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL INFORMATION IN REGIONAL GOVERNMENT OF PANGKEP DISTRICT. Contemporary Journal on Business and Accounting, 3(1), 53-67. https://doi.org/10.58792/cjba.v3i1.36
References
Aliyah, Siti , Nahar, A. (2018). Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah DI Wilayah JEPARA. Buku Harian Pembukuan dan Pemeriksaan , 8 (2), 97-189.
Asmaul, A. (2016). Dampak Kualitas Dinasan Lingkungan terhadap Pelaksanaan Moneter Dinasan Sekitar (Konsentrasi pada Rezim/Badan Legislatif Wilayah di Jawa Timur) . ADA.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Tesan Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (Versi Kede). Perguruan Tinggi Diponegoro.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Tesan Multivariat SPSS 25 . Perguruan Tinggi Diponegoro.
Ledo, D., dan Ayem, S. (2017). Dampak Sudut Pandang Administrasi Moneter Provinsi terhadap Kelancaran Administrasi Moneter Wilayah. STIE Ilmu Bisnis Widya Wiwaha , 25 (2), 161-175. https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236
Ma'arif Ari, L. (2018). dampak pemberlakuan pertanggung jawaban pendanaan wilayah dan keterbukaan pertanggung jawaban pendanaan provinsi terhadap kelancaran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendanaan wilayah di tempat kerja dan organisasi Perda Ponorogo
.
Makkalau, MFW (2008). sejarah kekaraengan di pangkep . perpustakaan refleksi.
Masrdiamo. (2018). kemandirian wilayah dan administrasi moneter (mardiasmo (ed.); terbaru). ANDI Yogyakarta.
Masyhur, M. (2017). Dampak Tampilan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah Provinsi, Ketersediaan Rangkuman APBD dan Pengendalian Dalam Negeri terhadap Keterbukaan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah Kota Dumai. Buku Harian Online Mahasiswa Bidang Ketenagakerjaan Bidang Pendanaan, Sekolah Tinggi Riau, 4(1), 1179-1192.
Medina, dan Rufin. (2015). Strategi Keterusterangan dan Pemenuhan dan Kepercayaan Siswa. Mengubah Dinas. Vol. 9 No. , 309-323.
Mubarok, AF (2020). Dampak Keterusterangan Rencana Pendanaan Aset Kota Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kota.
Ndoka, AT (2020). PENGARUH KEBERADAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DAN KETERBUKAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN TERHADAP KELUARGA DAN TANGGUNG JAWAB PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN PENGELOLA PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DI WILAYAH ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (hlm. 1-9). http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/4733
Nico, A. (2007). Keterusterangan Dan Tanggung Jawab Publik Melalui E-Government. Bayumedia Mendistribusikan.
Nurbaiti Fawziah, I., dan Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Unique Income Teritorial, General Allotment Asset, Exceptional Distribution Asset, dan Proporsi Pendanaan Wajib terhadap Keterusterangan Data Moneter Wilayah Melalui Situs. Buku Harian Penjelajahan , 2 (1), 2200-2213. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207
Nama Gura, Ade. (2020). dampak inside control pada kerangka data pembukuan berkaitan sifat pertanggung jawaban moneter (penyelidikan kontekstual di divisi uang PT. pos Indonesia).
Pitri, DP, Verawaty, dan Merina, CI (2017). Penentu Keterbukaan Data Moneter Wilayah Melalui E-Government Wilayah/Dinas Wilayah di Wilayah Sumatera Selatan. Tata Cara Workshop Hasil Eksplorasi FEB UBD , 3 , 1-16. http://eprints.binadarma.ac.id/3671/
Salle, A. (2017). Signifikansi Keterusterangan dalam Administrasi Moneter Wilayah. KEUDA (Buku Harian Investigasi Moneter dan Moneter Lokal), 1 (1), 1-19. https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740
Saputri, W., dan Yuliantoro, R. (2018). Investigasi variabel-variabel yang berkaitan kejelasan data moneter lokal melalui situs. Diskusi Publik Lampung XIX tentang Pembukuan , 2012 , 1-26. http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/099.pdf
Sari, EW (2017). Pengaruh Kerangka Kontrol Orang Dalam, Tampilan Rangkuman Anggaran, Keterbukaan Pertanggung jawaban Moneter dan Gaya Administrasi terhadap Keterusterangan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah di Rezim Indragiri Hulu. JOMFekom , 4 (1), 571-586. https://media.neliti.com/media/distributions/125589-ID-investigation dampak-pemekaran-region ditinja.pdf
Shafratunnisa, F. (2015). Pemanfaatan Standar Keterbukaan dan Tanggung Jawab Dalam Administrasi Moneter Kepada Mitra di SD Islam Binakheir . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sugiyono. (2017). Strategi Eksplorasi Instruktif: Pendekatan Kuantitatif, Subyektif, dan Penelitian dan Pengembangan. Set surat.
Sugiyono. (2019). Strategi PENELITIAN Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan Pengembangan . Set surat.
Tuanakotta, TM (2014). Penalaran Tegas Dalam Mengevaluasi. Salemba Empat.
penyingkapan. (2018). kontrol halus bagian dari humanisme dalam kerangka kontrol dalam. inventif diandra.
Wati, SW, S, YC, dan Fajri, RN (2020). Kajian Perancangan Modal pada Organisasi Sub Bidang Properti dan Tanah dengan Organisasi Sub Bidang Pembangunan dan Bangunan. Jae: Catatan Harian Pembukuan Dan Pendanaan , 6 (1), 26-36. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14118
Yuliani, NL (2017). Dampak Tampilan Rangkuman Anggaran, Atribut Subjektif, Keterbukaan dan Kontrol Orang Dalam terhadap Keterbukaan Pertanggung jawaban Pendanaan Dinas Lingkungan. Buku Harian Aspek Bisnis dan Pendanaan (JBE) , 24(1),1-
Asmaul, A. (2016). Dampak Kualitas Dinasan Lingkungan terhadap Pelaksanaan Moneter Dinasan Sekitar (Konsentrasi pada Rezim/Badan Legislatif Wilayah di Jawa Timur) . ADA.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Tesan Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (Versi Kede). Perguruan Tinggi Diponegoro.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Tesan Multivariat SPSS 25 . Perguruan Tinggi Diponegoro.
Ledo, D., dan Ayem, S. (2017). Dampak Sudut Pandang Administrasi Moneter Provinsi terhadap Kelancaran Administrasi Moneter Wilayah. STIE Ilmu Bisnis Widya Wiwaha , 25 (2), 161-175. https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236
Ma'arif Ari, L. (2018). dampak pemberlakuan pertanggung jawaban pendanaan wilayah dan keterbukaan pertanggung jawaban pendanaan provinsi terhadap kelancaran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendanaan wilayah di tempat kerja dan organisasi Perda Ponorogo
.
Makkalau, MFW (2008). sejarah kekaraengan di pangkep . perpustakaan refleksi.
Masrdiamo. (2018). kemandirian wilayah dan administrasi moneter (mardiasmo (ed.); terbaru). ANDI Yogyakarta.
Masyhur, M. (2017). Dampak Tampilan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah Provinsi, Ketersediaan Rangkuman APBD dan Pengendalian Dalam Negeri terhadap Keterbukaan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah Kota Dumai. Buku Harian Online Mahasiswa Bidang Ketenagakerjaan Bidang Pendanaan, Sekolah Tinggi Riau, 4(1), 1179-1192.
Medina, dan Rufin. (2015). Strategi Keterusterangan dan Pemenuhan dan Kepercayaan Siswa. Mengubah Dinas. Vol. 9 No. , 309-323.
Mubarok, AF (2020). Dampak Keterusterangan Rencana Pendanaan Aset Kota Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kota.
Ndoka, AT (2020). PENGARUH KEBERADAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DAN KETERBUKAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN TERHADAP KELUARGA DAN TANGGUNG JAWAB PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN PENGELOLA PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DI WILAYAH ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (hlm. 1-9). http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/4733
Nico, A. (2007). Keterusterangan Dan Tanggung Jawab Publik Melalui E-Government. Bayumedia Mendistribusikan.
Nurbaiti Fawziah, I., dan Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Unique Income Teritorial, General Allotment Asset, Exceptional Distribution Asset, dan Proporsi Pendanaan Wajib terhadap Keterusterangan Data Moneter Wilayah Melalui Situs. Buku Harian Penjelajahan , 2 (1), 2200-2213. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207
Nama Gura, Ade. (2020). dampak inside control pada kerangka data pembukuan berkaitan sifat pertanggung jawaban moneter (penyelidikan kontekstual di divisi uang PT. pos Indonesia).
Pitri, DP, Verawaty, dan Merina, CI (2017). Penentu Keterbukaan Data Moneter Wilayah Melalui E-Government Wilayah/Dinas Wilayah di Wilayah Sumatera Selatan. Tata Cara Workshop Hasil Eksplorasi FEB UBD , 3 , 1-16. http://eprints.binadarma.ac.id/3671/
Salle, A. (2017). Signifikansi Keterusterangan dalam Administrasi Moneter Wilayah. KEUDA (Buku Harian Investigasi Moneter dan Moneter Lokal), 1 (1), 1-19. https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740
Saputri, W., dan Yuliantoro, R. (2018). Investigasi variabel-variabel yang berkaitan kejelasan data moneter lokal melalui situs. Diskusi Publik Lampung XIX tentang Pembukuan , 2012 , 1-26. http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/099.pdf
Sari, EW (2017). Pengaruh Kerangka Kontrol Orang Dalam, Tampilan Rangkuman Anggaran, Keterbukaan Pertanggung jawaban Moneter dan Gaya Administrasi terhadap Keterusterangan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah di Rezim Indragiri Hulu. JOMFekom , 4 (1), 571-586. https://media.neliti.com/media/distributions/125589-ID-investigation dampak-pemekaran-region ditinja.pdf
Shafratunnisa, F. (2015). Pemanfaatan Standar Keterbukaan dan Tanggung Jawab Dalam Administrasi Moneter Kepada Mitra di SD Islam Binakheir . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sugiyono. (2017). Strategi Eksplorasi Instruktif: Pendekatan Kuantitatif, Subyektif, dan Penelitian dan Pengembangan. Set surat.
Sugiyono. (2019). Strategi PENELITIAN Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan Pengembangan . Set surat.
Tuanakotta, TM (2014). Penalaran Tegas Dalam Mengevaluasi. Salemba Empat.
penyingkapan. (2018). kontrol halus bagian dari humanisme dalam kerangka kontrol dalam. inventif diandra.
Wati, SW, S, YC, dan Fajri, RN (2020). Kajian Perancangan Modal pada Organisasi Sub Bidang Properti dan Tanah dengan Organisasi Sub Bidang Pembangunan dan Bangunan. Jae: Catatan Harian Pembukuan Dan Pendanaan , 6 (1), 26-36. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14118
Yuliani, NL (2017). Dampak Tampilan Rangkuman Anggaran, Atribut Subjektif, Keterbukaan dan Kontrol Orang Dalam terhadap Keterbukaan Pertanggung jawaban Pendanaan Dinas Lingkungan. Buku Harian Aspek Bisnis dan Pendanaan (JBE) , 24(1),1-
Most read articles by the same author(s)
- Muh. Ikhsan Sultan AR, Marwah Yusuf, Anim Anim, THE INFLUENCE OF CLARITY OF BUDGET TARGETS AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY STUDY AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) MAKASSAR CITY , Contemporary Journal on Business and Accounting: Vol 3 No 1 (2023): Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)